WebPemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 ... 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik … WebPasal 10. (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, …

Manual book wasdal_bmn - SlideShare

WebPeraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 ... No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN dan untuk BMD diatur dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik … WebPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96. bahwa guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan … st mary the boltons

Mengenal Pemanfaatan Barang Milik Negara - Kemenkeu

WebMeski demikian, sejak dahulu pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013, sebagai peraturan … WebPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Berdasarkan … WebDec 23, 2015 · Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 … st mary tenby